Akibat adanya larangan truk (termasuk truk biasa maupun trailer angkutan kontainer) masuk jalur tol dalam kota, sesuai memorandum Organda beberapa waktu sebelumnya, ancaman tersebut diwujudkan di hari Jumat 27/05.Kegiatan nyaris lumpuh, jalur distribusi terganggu dan citra angkutan di negeri ini tercoreng akibat desakan pemerintah daerah (pemda) Jakarta yang memaksakan kehendak dan ngga mo kompromi dengan pihak pengusaha.
Simak saja komentar pengusaha truk maupun pemilik barang yang merasa bebannya melimpah ke mereka. Lantas pemda dengan pihak kepolisian dengan entengnya mengeluarkan larangan tanpa ada solusi. Foke alias Fauzi Bowo sang gubernur DKI frustasi juga nih.
Katanya dulu ahlinya mengelola tapi dasar birokrat kalo sudah masa kampanye, lewat juga masa bakti mengumbar janji, apalagi realisasi. Kini bahkan operator pelabuhan, ikut terkena dampaknya, barang menumpuk di pelabuhan.
Dari ribut-ribut itu aja potensi saling klaim dari masing-masing pihak sungguh menggelikan. Coba simak deh catatan berikut ini. Jangan salahkan kalo rakyat senantiasa mencontoh kelakuan elit yang cu'ek bebek dan ngga peduli kepada kepentingan rakyat.
Ada kutub negatif, pastinya ada juga kutub positif. Pihak pemda mengklaim indikator positif sebagai berikut:
1. Jumlah kecepatan rata-rata angkutan darat, meningkat dari 19 km/jam jadi 30 km/jam (kira-kira begitulah),
2. Bisa mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (lha iya lah, namanya juga mogok - khan ngga narik),
3. Produktifitas individu meningkat (masa iya sih, segitu hebatnya klaim ini) dan seterusnya.
Sementara itu, indikator negatif yang dikeluarkan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) dan instansi terkait, sekaligus yang merasa dirugikan,
1. Distribusi kargo terhambat (wong ngga ada truk yang beroperasi),
2. Jalur yang harus ditempuh para sopir bertambah jauh,
3. Mengganggu proses bongkar muat, dan
4. Kerugian sementara dari anggota Organda, sehari mencapai Rp 3 milyar.
Dengan estimasi, di Jakarta dan sekitarnya ada 16.000 unit truk, bayangin aja kegiatan ekonomi tanpa peran serta truk ? Lantas, gimana juga dengan semakin banyaknya mobil pribadi dan sistem angkutan massal di ibukota ? Sudahkah dikaji lebih detil ?
Perlu evaluasi dari semua pihak supaya ngga ada yang dirugikan dan semua pihak harus terbuka, jangan mo menang sendiri. Kalo ngga gede-gede (baca : dewasa) watak para pemimpin di negeri ini, kapan majunya negeri ini ? Korupsiiiiiiiiiiiiii aja yang diurusin.
Ayo, KITA BISA !
Sumber : Dari Sana-sini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar